Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. - Personal Name

Mediasi Penal sebagai suatu pola penyelesaian perkara sistem peradilan pidana di Indonesia adalah suatu pemikiran progresif berbasis paradigma restorative, korektif dan rehabilitatif dalam rangka pembaharuan hukum nasional (penal reform),

jika dikaitkan dengan persoalan pragmatis di lapangan seperti penumpukan perkara secara massif Mulai dari peradilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung, bahkan tidak jarang persoalan yang relatif kecil pun sampai pada upaya hukum luar biasa.

Peninjauan Kembali (PK) persoalan tersebut berimplikasi pada overcapacity/kelebihan secara masif tempat-tempat penahanan mulai dari rumah tahanan (RUTAN) kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) hal tersebut tidak saja berdampak pada persoalan biaya tinggi,

tetapi juga persoalan sosiologis dan psikologis pembinaan terhadap narapidana, alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal baik melalui mediasi di luar pengadilan maupun mediasi di dalam kerangka.

sistem peradilan pidana (mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan penegakan

hukum dalam menyelesaikan perkara dan juga sebagai langkah antisipasi menyederhanakan penyelesaian perkara pidana sehingga dalam pelaksanaannya perlu digali nilai-nilai dasar philosofi

Mediasi penal dan landasan hukum positifnya, memenuhi syarat legal formal dari suatu sistem peradilan pidana tersebut dapat dilaksanakan, dan dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pembaharuan hukum nasional di masa yang akan datang.